Riar Jatim Soroti 2 Janji Prabowo – Gibran Untuk Desa: Nyata atau Hanya Janji.

PAMEKASAN, Riar News.com – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Rumah Informasi dan Aspirasi Rakyat  (RIAR) Jawa Timur kembali menegaskan komitmennya dalam melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. Kali ini, RIAR JATIM menyoroti janji-janji politik yang digaungkan saat Pilpres 2024 lalu, khususnya yang menyentuh kehidupan masyarakat pedesaan.
Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, dikenal dengan berbagai program unggulan yang menjanjikan perubahan besar bagi desa. Namun, seiring berjalannya waktu, masyarakat mulai menagih kepastian: apakah janji tersebut akan segera terealisasi atau hanya tinggal retorika?
Dua Janji Strategis yang di  soroti:
RIAR JATIM mencatat ada dua poin utama yang menjadi sorotan tajam, karena menyentuh hak dasar dan kesejahteraan masyarakat desa:
1. Janji Kenaikan Dana Desa dan Tunjangan Aparatur Desa Saat kampanye, terdapat janji yang sangat dinanti oleh seluruh elemen di desa, mulai dari Kepala Desa, Perangkat Desa, hingga BPD, terkait peningkatan anggaran dan kesejahteraan. Masyarakat berharap ada kepastian hukum dan regulasi yang jelas mengenai hal ini, agar beban birokrasi di desa ringan dan pelayanan kepada warga semakin maksimal.
2. Janji Kemudahan dan Kesejahteraan di Desa Selain anggaran, juga dijanjikan berbagai kemudahan akses pembangunan, infrastruktur, dan program yang benar-benar menyentuh ekonomi masyarakat akar rumput. Desa diharapkan tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi subjek yang mandiri dan sejahtera.
“Janji Politik Harus Dibayar dengan Kerja Nyata”
Ketua RIAR JATIM menegaskan, pihaknya tidak bermaksud mengintervensi kebijakan, melainkan menjalankan fungsi kontrol sosial. Menurutnya, janji yang disampaikan di hadapan publik adalah komitmen yang harus ditepati.
“Kami menagih janji bukan karena ingin mencari kesalahan, tapi karena rakyat menunggu kepastian. Desa adalah tulang punggung negara. Jika janji untuk desa diabaikan atau terlambat dieksekusi, maka yang menderita adalah rakyat kecil,” tegas Ketua RIAR JATIM, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (29/4/2026).
Lebih jauh, RIAR JATIM juga mengingatkan pentingnya transparansi. Jangan sampai ketika anggaran atau program desa ditingkatkan, justru membuka celah baru bagi praktik korupsi atau penyalahgunaan wewenang.
“Kami mendukung penuh program yang berpihak pada rakyat. Namun, kami juga akan terus mengawasi. Jangan sampai janji manis saat kampanye hanya menjadi cerita belaka saat sudah memegang tampuk kekuasaan. Rakyat butuh bukti, bukan sekadar janji,” pungkasnya.
Hingga saat ini, RIAR JATIM akan terus memantau perkembangan kebijakan pemerintah pusat terkait nasib desa, dan siap menyuarakan aspirasi masyarakat jika terdapat ketidakadilan atau kelambanan dalam pelaksanaannya.
Ditulis oleh: Tim LSM RIAR JATIM
Diterbitkan di: Riar News – Website resmi LSM RIAR JATIM
Rabu, 29 April 2026