Marak OTT Pejabat Jatim, LSM RIAR Soroti Lemahnya Sistem Pengawasan

admin
2 Min Read
{"remix_data":[],"remix_entry_point":"challenges","source_tags":["local"],"origin":"unknown","total_draw_time":0,"total_draw_actions":0,"layers_used":0,"brushes_used":0,"photos_added":0,"total_editor_actions":{},"tools_used":{},"is_sticker":false,"edited_since_last_sticker_save":false,"containsFTESticker":false}


PAMEKASAN, RiarNews.com – Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, yang terseret  Operasi tangkap tangan  (OTT), Jumat (10/4/2026) ini  menambah deretan  sejumlah pejabat di berbagai daerah di Jawa Timur yang kena (OTT), hal ini menjadi perhatian serius Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Rumah Informasi dan Aspirasi Rakyat  (RIAR) Jatim. Maraknya kasus korupsi ini dinilai menjadi bukti nyata bahwa sistem pengawasan di lingkungan pemerintahan masih sangat lemah.
Berdasarkan catatan yang ada, sederet pejabat mulai dari tingkat kabupaten hingga provinsi satu per satu terjaring operasi penegakan hukum karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Berbagai modus terungkap, mulai dari pungutan liar, mark-up proyek, hingga penyalahgunaan anggaran yang merugikan keuangan negara dalam jumlah fantastis.
Ketua LSM RIAR Jatim menegaskan, jika sistem pengawasan berjalan efektif, seharusnya pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang bisa dicegah sejak dini. Namun fakta di lapangan justru menunjukkan sebaliknya, kasus korupsi terus bermunculan dan pejabat publik justru menjadi aktor utamanya.
“Kami melihat bahwa maraknya OTT pejabat di Jawa Timur ini menandakan ada yang salah dengan sistem tata kelola dan pengawasan internal. Seharusnya pengawasan bisa dilakukan jauh hari sebelum terjadi kerugian negara, bukan menunggu sampai aparat turun tangan melakukan penangkapan,” tegas Ketua RIAR Jatim, dalam keterangannya, Sabtu (11/04/2026).
Menurut ketua LSM RIAR Jatim, lemahnya pengawasan ini menjadi celah yang dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok. Hal ini tentu sangat merugikan masyarakat karena pembangunan menjadi terhambat dan pelayanan publik tidak maksimal.
“Pengawasan yang lemah sama saja memberikan peluang bagi koruptor untuk terus beraksi. Ini harus segera diperbaiki. Kami mendesak agar instansi terkait memperketat sistem kontrol dan memastikan setiap aliran anggaran diawasi dengan ketat,”
LSM RIAR Jatim juga meminta aparat penegak hukum untuk terus bekerja profesional dan tidak pandang bulu dalam menindak setiap kasus korupsi, tanpa terkecuali.
Pihaknya berjanji akan terus memantau perkembangan kasus-kasus tersebut dan mendesak agar pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal demi terciptanya pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Ditulis oleh :Tim RIAR JATIM
di terbitkan di RIAR NewsWebsite Resmi LSM RIAR JATIM.
Sabtu,11 April 2026

Share This Article
Tidak ada komentar