LSM RIAR JATIM: Apakah Aturan Diabaikan? RS Sukma Wijaya Sampang Dibangun Tanpa PBG Lengkap, DPUPR Diminta Bertindak Tegas

admin
2 Min Read


SAMPANG, Riar News com — Pembangunan Rumah Sakit Sukma Wijaya di Kabupaten Sampang kini menjadi sorotan tajam Lembaga Swadaya Masyarakat RIAR Jatim. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari sumber berita terpercaya dan pemantauan langsung di lapangan, pembangunan gedung yang sedang berlangsung diketahui belum memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang lengkap.

Menurut keterangan dr. Zakky selaku Owner RS Sukma Wijaya, ia mengakui hal tersebut. Ia membenarkan bahwa hingga saat ini kelengkapan dokumen PBG belum terpenuhi sepenuhnya, meskipun pekerjaan konstruksi sudah berjalan.
LSM RIAR JATIM menegaskan, hal ini tidak dapat dibenarkan karena dasar hukumnya sudah jelas, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2021 Pasal 13, yang mengatur ketentuan penyelenggaraan bangunan gedung, termasuk kewajiban pemenuhan Persetujuan Bangunan Gedung sebelum pelaksanaan pembangunan dimulai.
“Pemilik pembangunan, siapa pun ia, tidak boleh berdalih mengira bahwa pengurusan PBG dapat dilakukan bersamaan dengan permulaan pembangunan gedung. Aturan sudah tegas: PBG harus diperoleh lebih dulu sebelum mendirikan bangunan,” tegas LSM RIAR JATIM.
Lebih lanjut disampaikan:
“Apabila hal ini terbukti melanggar aturan, maka pihak yang berwenang harus bertindak tegas — berlandaskan PP Nomor 16 Tahun 2021 tersebut, tanpa pengecualian apa pun.”
Jika belum lengkap perizinannya, pembangunan harus dihentikan sementara sampai semua syarat terpenuhi secara sah. Keselamatan, kepatuhan, dan kepastian hukum tidak boleh dikorbankan demi alasan apa pun.
“Uruslah PBG terlebih dahulu sesuai prosedur, baru lanjutkan pembangunannya. Itulah tata cara yang benar dan bertanggung jawab. DPUPR Sampang diminta bersikap tegas berdasar aturan, tidak boleh ada yang diistimewakan,” ujar LSM RIAR JATIM.
Ketua LSM RIAR JATIM menegaskan akan terus memantau perkembangan ini dan meminta masyarakat untuk turut mengawasi proses penegakan aturan ini.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak DPUPR Kabupaten Sampang.
Sampang, 7 Oktober 2026
Tim Media LSM RIAR JATIM

Share This Article
Tidak ada komentar